MASALAH KEMISKINAN

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Konsep kemiskinan sangat beragam mulai dari  sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukan aspek sosial dan moral. Sebuah Negara tidak akan pernah bisa lepas dari berbagai permasalahan yang berhubungan dengan warga Negaranya. Terlebih pada Negara-negara yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi seperti Indonesia. Pemerintah telah turun tangan dalam hal ini seperti yang di katakan oleh wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa terdapat Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) selain menyejahterakan rakyat, Jamkesmas disini juga membantu meringankan untuk berobat masyarakat, Jamkesmas disini terdapat di berbagai daerah. Termasuk di kalangan masyarakat miskin, selain Jamkesmas pemerintah  juga menyediakan bantuan keuangan bagi penduduk miskin. Dengan cara mengalihkan anggaran subsidi bahan bakar ke sector produktif.

Menurut saya, hal ini sangat baik karena dapat membantu masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan perannya di daerahnya, termasuk juga dalam usaha produktif yang bertujuan untuk membuka peluang kerja bagi anggotanya sehingga kegiatan tersebut menjadi cikal bakal terbukanya kesempatan bekerja lebih luas. Saya mengangkat tema ini karna mungkin tema ini lebih menarik untuk dibahas di essay saya ini. Termasuk juga dalam masyarakat terpencil yang berkekurangan, pentingnya bantuan pemerintah dalam memperhatikan kejadian tersebut, namun menurut saya tidak hanya pemerintah saja yang berusaha menuntaskan hal ini Karena semua tergantung individu masing-masing, terutama di faktor individualisme yang berpemikiran bahwa miskin itu pillihan.

BAB II

RUMUSAN MASALAH

1.      Kemiskinan di Indonesia yang terdiri dari presentase kemiskinan yang paling tertinggi dari Negara lain

2.      Definisi kemiskinan yaitu kekurangan sumberdaya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Secara politik, kemiskinan dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan (power).

3.      Penyebab terjadinya kemiskinan, penyebab terjadinya kemiskinan tidak hanya terjadi faktor individual saja namun ada 4 faktor yang mendasari terjadinya kemiskinan yaitu faktor individual, faktor sosial, faktor cultural, dan faktor structural.

4.      Identifikasi pelayanan pekerjaan sosial yang berhubungan dengan kemiskinan, ada tiga kategori yang akan dibahas dalam identifikasi pelayanan peksos ini, yaitu kelompok yang paling miskin (fakir miskin), kelompok miskin (poor), kelompok rentan (near poor).

5.      Upaya pemerintah terhadap kemiskinan di Indonesia, pemerintah telah memberdayakan penduduk miskin agar penduduk miskin dapat berupaya keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan. Selanjutnya, menaikkan pendapatan melalui tingkat produktifitas, menyediakan layanan kesehatan untuk meringankan beban masyarakat miskin dalam berobat, dan memnyediakan bantuan keuangan bagi penduduk miskin dengan cara mengalihkan anggaran subsidi bahan bakar ke rector produktif.

6.      Identifikasi Potensi dan system sumber, dalam menangani permasalahan kemiskinan sebenarnya banyak potensi yang dimiliki oleh Indonesia, baik potensi alam maupun potensi manusia serta sumber-sumber penyelesaian kemiskinan dalam kaitannya dengan lingkungan dimana masyarakat miskin itu tinggal.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1  Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, identifikasi masalahnya sebagai berikut:  

a.  Tingkat Kemiskinan Di Indonesia cukup tinggi yakni 25% dari jumlah penduduk Indonesia

b. Pemecahan masalah Kemiskinan bukan hanya melalui pendekatan ekonomi saja

3.2 Definisi Masalah

Kemiskinan memiliki defenisi berbeda bergantung pada cara pandang dan indikatornya. Secara tradisional kemiskinan sering dipandang sebagai ketidakmampuan orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang paling mendasar. Secara ekonomi, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumberdaya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Secara politik, kemiskinan dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan (power). Kekuasaan dalam pengertian ini mencakup tatanan sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumberdaya. Ada tiga pertanyaan mendasar yang bekaitan dengan akses terhadap kekuasaan ini, yaitu (a) bagaimana orang dapat memanfaatkan sumberdaya yang ada dalam masyarakat, (b) bagaimana orang dapat turut ambil bagian dalam pembuatan keputusan penggunaan sumberdaya yang tersedia, dan (c) bagaimana kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.

           

Kemiskinan secara sosial-psikologis menunjuk pada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktivitas. Dimensi kemiskinan ini juga dapat diartikan sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat yang mencegah atau merintangi seseorang dalam memanfaatkan kesempatan- kesempatan yang ada di masyarakat. Faktor-faktor penghambat tersebut secara umum meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal datang dari dalam diri si miskin itu sendiri, seperti rendahnya pendidikan atau adanya hambatan budaya. Teori “kemiskinan budaya” (cultural poverty) yang dikemukakan Oscar Lewis, misalnya, menyatakan bahwa kemiskinan dapat muncul sebagai akibat adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut oleh orang-orang miskin, seperti malas, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja dsb. Faktor eksternal datang dari luar kemampuan orang yang bersangkutan, seperti birokrasi atau peraturan-peraturan resmi yang dapat menghambat seseorang dalam memanfaatkan sumberdaya. Kemiskinan model ini seringkali diistilahkan dengan kemiskinan struktural. Menurut pandangan ini, kemiskinan terjadi bukan dikarenakan “ketidakmauan” si misikin untuk bekerja (malas), melainkan karena “ketidakmampuan” sistem dan struktur sosial dalam menydiakan kesempatan- kesempatan yang memungkinkan si miskin dapat bekerja. Konsepsi kemiskinan yang bersifat multidimensional ini kiranya lebih tepat jika digunakan sebagai pisau analisis dalam mendefinisikan kemiskinan dan merumuskan kebijakan penanganan kemiskinan di Indonesia. Sebagaimana akan dikemukakan pada pembahasan berikutnya, konsepsi kemiskinan ini juga sangat dekat dengan perspektif pekerjaan sosial yang memfokuskan pada konsep keberfungsian sosial dan senantiasa melihat manusia dalam konteks lingkungan dan situasi sosialnya.

Menurut Badan Pusat Statistik dan Kementrian Sosial kemiskinan adalah ketidakmampuan induvidu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup secara layak dan mencapai kesejahteraan sosial. Sedangkan menurut pengertian lain, Kemiskinan adalah suatu kondisi yang ditandai oleh berbagai keterbatasan yang mengakibatkan rendahnya kualitas kehidupan seseorang/keluarga seperti rendahnya penghasilan, keterbatasan kepemilikan rumah tinggal yang layak huni, pendidikan dan keterampilan yang rendah, serta hubungan sosial dan akses informasi yang terbatas Dengan mengacu pendapat di atas, maka di peroleh pengertian bahwa, kemiskinan merupakan kondisi individu, keluarga ataupun kelompok masyarakat yang mengalami hambatan dalam pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar yang lain, sehingga kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan sosialnya rendah.

3.3 Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor. Jarang ditemukan kemiskinan yang hanya disebakan oleh faktor tunggal. Hal ini perlu diakhiri untu meminimalisir yang namanya kemiskinan, ada empat faktor yaitu :

1. Faktor individual. Orang miskin disebabkan oleh perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin itu sendiri dalam menghadapi kehidupannya.

2. Faktor sosial. Kondisi-kondisi lingkungan sosial yang menjebak seseorang menjadi miskin. Misalnya, diskriminasi berdasarkan usia, jender, etnis yang menyebabkan seseorang menjadi miskin. Termasuk dalam faktor ini adalah kondisi sosial dan ekonomi keluarga si miskin yang biasanya menyebabkan kemiskinan antar generasi.

 3. Faktor kultural. Kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan kemiskinan. Faktor ini secara khusus sering menunjuk pada konsep “kemiskinan kultural” atau “budaya kemiskinan” yang menggabungkan kemiskinan dengan kebiasaan hidup atau mentalitas. Sikap-sikap “negatif seperti malas, fatalisme atau menyerah pada nasib, tidak memiliki jiwa wirausaha, dan kurang menghormati etos kerja, misalnya sering ditemukan pada orang-orang miskin.

4. Faktor struktural. Menunjuk pada struktur atau sistem yang tidak adil, tidak sensitif dan tidak accessible sehingga menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Sebagai contoh, sistem ekonomi neoliberalisme yang diterapkan di Indonesia telah menyebabkan para petani, nelayan, dan pekerja sektor informal terjerat, dan sulit keluar dari kemiskinan. Sebaliknya. Stimulus ekonomi, pajak dan ilklim investasi lebih menguntungkan orang kaya dan pemodal asing untuk terus menumpuk kekayaan.

3.4 Identifikasi Pelayanan Peksos yang berhubungan dengan masalah Kemiskinan

Secara konseptual pekerjaan sosial memandang bahwa kemiskinan merupakan persoalan-persoalan multidimensional, yang bermatra ekonomi-sosial dan individual-struktural. Berdasarkan perspektif ini, ada tiga kategori kemiskinan yang menjadi pusat perhatian pekerjaan sosial, yaitu:

1. Kelompok yang paling miskin atau yang sering didefinisikan sebagai fakir miskin. Kelompok ini secara absolut memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan (umumnya tidak memiliki sumber pendapatan sama sekali) serta tidak memiliki akses terhadap berbagai pelayanan sosial.

 2. Kelompok miskin (poor). Kelompok ini memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan namun secara relatif memiliki akses terhadap pelayanan sosial dasar (misalnya, masih memiliki sumber-sumber finansial, memiliki pendidikan dasar atau tidak buta hurup,).

3. Kelompok rentan. Kelompok ini dapat dikategorikan bebas dari kemiskinan, karena memiliki kehidupan yang relatif lebih baik ketimbang kelompok destitute maupun miskin. Namun sebenarnya kelompok yang sering disebut “near poor” (agak miskin) ini masih rentan terhadap berbagai perubahan sosial di sekitarnya. Mereka seringkali berpindah dari status “rentan” menjadi “miskin” dan bahkan “destitute” bila terjadi krisis ekonomi dan tidak mendapat pertolongan sosial.

Secara tegas, memang sulit mengkategorikan bahwa sasaran garapan pekerjaan sosial adalah salah satu kelompok dari ketiga kelompok di atas. Pekerjaan sosial melihat bahwa kelompok sasaran dalam menangani kemiskinan harus mencakup tiga kelompok miskin secara simultan. Dalam kaitan ini, maka seringkali orang mengklasifikasikan kemiskinan berdasarkan “status” atau “profil” yang melekat padanya yang kemudian disebut Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Gelandangan, pengemis, anak jalanan, suku terasing, jompo terlantar, penyandang cacat (tubuh, mental, sosial) dll adalah beberapa contoh PMKS yang sering diidentikan dengan sasaran pekerjaan sosial di Indonesia. Belum ada hasil penelitian yang komprehensif apakah mereka ini tergolong pada kelompok destitute, poor atau vulnerable. Namun dapat diasumsikan bahwa proporsi jumlah PMKS diantara ketiga kategori tersebut membentuk piramida kemiskinan. Sesuai dengan konsepsi mengenai keberfungsian sosial, strategi penanganan kemiskinan pekerjaan sosial terfokus pada peningkatan kemampuan orang miskin dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan sesuai dengan statusnya. Karena tugas-tugas kehidupan dan status merupakan konsepsi yang dinamis dan multi-wajah, maka intervensi pekerjaan sosial senantiasa melihat sasaran perubahan (orang miskin) tidak terpisah dari lingkungan dan situasi yang dihadapinya. Prinsip ini dikenal dengan pendekatan “person-in-environment dan person-in-situation”.

Pada pendekatan pertama, pekerja sosial melihat penyebab kemiskinan dan sumber-sumber penyelesaian kemiskinan dalam kaitannya dengan lingkungan dimana si miskin tinggal, baik dalam konteks keluarga, kelompok pertemanan (peer group), maupun masyarakat. Penanganan kemiskinan yang bersifat kelembagaan (institutional) biasanya didasari oleh pertimbangan ini. Beberapa bentuk prokesos yang telah dan sedang dikembangkan oleh Depsos dapat disederhanakan menjadi:

1. Pemberian pelayanan dan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh panti- panti sosial.

 2. Program jaminan, perlindungan dan asuransi kesejahteraan sosial.

 Pendekatan kedua, yang melihat si miskin dalam konteks situasinya, strategi pekerjaan sosial berpijak pada prinsip-prinsip individualisation dan self- determinism yang melihat si miskin secara individual yang memiliki masalah dan kemampuan unik. Program anti kemiskinan dalam kacamata ini disesuaikan dengan kejadian-kejadian dan/atau masalah-masalah yang dihadapinya.

Dalam hal ini menjadikan salah satu tantangan terbesar pemerintah pada masa mendatang. Jusuf Kalla menegaskan bahwa pemerintah memiliki dua kekuatan untuk mengatasi yaitu anggaran dan kebijakan yang menyebabkan rakyat bekerja dan investasi jalan. Selain itu  penanganan kemiskinan dapat dikategorikan kedalam beberapa strategi:

1. Strategi kedaruratan. Misalnya, bantuan uang, barang dan tenaga bagi korban bencana alam.

 2. Strategi kesementaraan atau residual. Misalnya, bantuan stimulan untuk usaha-usaha ekonomis produktif.

3. Strategi pemberdayaan. Misalnya, program pelatihan dan pembinaan keluarga muda mandiri, pembinaan partisipasi sosial masyarakat, pembinaan anak dan remaja.

 4. Strategi “penanganan bagian yang hilang”.

3.5 Upaya Pemerintah terhadap kemiskinan di Indonesia

            Dalam strategi tersebut pemerintah juga memberdayakan kelompok masyarakat miskin . hal ini menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan. Dalam upaya penanggulangan sangat penting untuk tidak  memberlakukan penduduk miskin semata-mata sebagai obyek pembangunan. Upaya untuk memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin dapat berupaya keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan.

     Pentingnya pelaksana strategi dengan prinsip ini menimbang kemiskinan juga disebabkan oleh ketidakadilan dan struktur ekonomi yang tidak berpihak kepada kaum miskin. Hal ini menyebabkan output pertumbuhan tidak terdistribusi secara merata pada semua kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat miskin, yang secara politik, sosial, dan ekonomi tidak berdaya, tidak dapat menikmati hasil pembangunan tersebut secara proporsional. Proses pembangunan justru membuat mereka mengalami marjinalisasi, baik secara fisik maupun sosial.

 Konsep pembangunan yang ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan umumnya melalui mekanisme atas-bawah (top-down). Kelemahan dari mekanisme ini adalah tanpa penyertaan partisipasi masyarakat. Semua inisiatif program penanggulangan kemiskinan berasal dari pemerintah (pusat), demikian pula dengan penanganannya. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis implementasi program selalu dibuat seragam tanpa memperhatikan karakteristik kelompok masyarakat miskin di masing-masing daerah. Akibatnya, program yang diberikan sering tidak mempunyai korelasi dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat miskin setempat. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, upaya secara menyeluruh disertai dengan pemberdayaan masyarakat miskin menjadi salah satu prinsip utama dalam strategi penanggulangan kemiskinan.

                 Bapak Jusuf Kalla juga menambahkan bahwa akan menaikkan pendapatan melalui tingkat produktivitas. Dalam rancangan APBN 2014 pemerintah bersana DPR mentargetkan pendapatan Negara naik 10,7 persen dibandingkan APBN 2013. Rencananya, total pendapatan Negara padda 2014 mencapai Rp 1662,5 trilyun.

            Kesehatan merupakan kebutuhan setiap orang yang harus dipenuhi dan dijamin oleh pemerintah negara yang bersangkutan. Dengan melihat angka kesehatan suatu negara dapat pula dijadikan sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat negara tersebut Jika angka kesehatannya tinggi maka dapat dikatakan negara tersebut sejahtera dan sebaliknya dan juga akan mengurangi beban masyarakat miskin. Indonesia merupakan salah satu negara yang memahami betul akan pentingnya kesehatan (kesejahteraan). Hal ini dapat dilihat dalam tujuan Negara Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum, tertuang dalam pembukaan UUD1945.

Berdasarkan landasan inilah maka dalam APBN dianggarkan dana untuk menunjang kesehatan masyarakat salah satunya ditujukan untuk masyarakat miskin mengingat tidak sedikit penduduk Indonesia yang masih berada di bawah garis kemiskinan yang sampai saat ini menjadi polemik yang dihadapi bangsa ini. Salah satu program yang dicanangkan pemerintah dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang memadai bagi rakyat miskin adalah Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Kehadiran program ini diharapkan mampu meringankan beban masyarakat miskin dalam hal pembiayaan berobat dan perawatan yang dirasa begitu mahal.

Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat ) adalah sebuah program jaminan kesehatan untuk warga Indonesia yang memberikan perlindungan sosial dibidang kesehatan untuk menjamin masyarakat miskin dan tidak mampu yang iurannya dibayar oleh pemerintah agar kebutuhan dasar kesehatannya yang layak dapat terpenuhi. Program ini diselenggarakan secara nasional dengan tujuan untuk :

1) mewujudkan portabilitas pelayanan sehingga pelayanan rujukan tertinggi yang disediakan Jamkesmas dapat diakses oleh seluruh peserta dari berbagai wilayah;

2) agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin

Mengurus jamkesmas sebenarnya tidak sulit, hal ini hanya karena faktor ketidaktahuan prosedur dan kelengkapan administrasi apa saja yang perlu di persiapkan serta takut dipersulit kepengurusannya, sehingga hal ini membuat masyarakat enggan untuk mengurus jamkesmas.

Dengan demikian akan lebih baik jika masyarakat yang tidak mampu untuk mengurus jamkesmas terlebih dahulu, ketimbang harus menunggu sakit agar ketika sakit sudah memiliki pegangan.

Berikut merupakan syarat dalam mengurus jamkesmas di daerah (Syarat ini disesuaikan dengan kebijakan masing-masing daerah):

1.         Surat keterangan tidak mampu yang ditandatangani oleh RT, RW dan Lurah dengan dokumen pendukung melampirkan Foto Copy KTP dan KSK

2.         Surat kemudian diserahkan ke PKM/Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) setempat.

3.         Selanjutnya pihak PKM/Puskesmas setelah menerima surat akan melakukan survey (verifikasi) oleh petugas khusus.

4.         Selanjutnya PKM/Puskesmas akan membuat surat rekomendasi yang ditujukan ke Dinas Kesehatan Kota atau Dinas Sosial Kota setempat

5.         Instansi tersebut kemudian yang akan mengeluarkan Kartu Jamkes.

Selain itu menyediakan bantuan keuangan bagi penduduk miskin. Caranya mengalihkan anggaran subsidi bahan bakar ke rector roduktif. Pengahapusan subsidi penting karena hampir 70 persen subsidi BBM malah dinikmati warga menengah ke atas . dan tidak seharusnya warga menengah ke atas yang dapat menikmatii saja karena disini petanipun membutuhkan pupuk untuk tanamannya di lahan sawah. Begitu pula nelayan yang membutuhkan solar . usaha mikro UMKM. Usaha produktif bukan subsidi untuk dinikmati.

Berhubungan dengan usaha produktif yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Karang Taruna melasanakan usaha ekonomi produkif (UEP) yang bertujuan untuk membuka peluang kerja bagi anggotanya sehingga kegiatan tersebut menjadi cikal bakal terbukanya kesempatan bekerja yang lebih luas. Kegiatan ini sangatlah positif arena akan meningkatan kualitas hidup PMKS , UEP ini juga mempunyai peran dalam proses industrialisasi, percepatan pengalihan tekhnologi , dan peningkatan kualitas SDM yang disertai penguatan kelembagaan. Dan meningkatkan peran masyarakat sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing serta peningkatan pendapatanpada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Usaha ekonomi produktif ini biasanya disesuaikan dengan potensi llingkungan dan ketrampilan yang dimiliki oleh pengurus atau anggotannya. Dengan begitu kegiatan bisa lancer. Kegiatan nelayan pun juga tak ada kekurangan.

2.6 Identifikasi Potensi dan Sistem Sumber

Potensi adalah manusia, alam, dan institusi social yang belum dikembangkan namun dapat digunakan untuk usaha dalam menangani kemiskinan di Indonesia. Banyak potensi yang dimiliki Indonesia, baik potensi alam ataupun potensi manusia dalam menangani masalah kemiskinan. Kekayaan alam misalnya saja dapat membuat lapangan kerja baru, merekrut tenaga kerja, dan akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Potensi-potensi manusia juga bisa diberdayakan, Misalnya, program pelatihan dan pembinaan keluarga muda mandiri, pembinaan partisipasi sosial masyarakat, pembinaan anak dan remaja. Sumber-sumber penyelesaian kemiskinan dalam kaitannya dengan lingkungan dimana si miskin tinggal, baik dalam konteks keluarga, kelompok pertemanan (peer group), maupun masyarakat. Dukungan lingkungan, institusi, dan keluarga agar keluar dari kemiskinan sangat berpengaruh.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan Masalah kemiskinan merupakan permasalahan kesejahteraan sosial di Indonesia dan merupakan masalah yang kompleks, sehingga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dalam penanganannya. Masalah ini dari dahulu sampai sekarang tetap menjadi isu sentral di Indonesia. Pekerjaan sosial merupakan profesi utama dalam bidang kesejahteraan sosial juga mempunyai tanggung jawab dalam penanganan permasalahan kemiskinan tersebut, Dalam penanganan masalah kemiskinan profesi pekerjaan sosial berfokus pada peningkatan keberfungsian sosial si miskin. Penyebab kemiskinan tidak hanya dari faktor individualisme, terdapat 4 faktor dalam penyebab kemiskinan ini yaitu faktor individualisme, faktor sosial, faktor cultural, dan faktor structural. Terdapat pengelompokan dalam masalah kemiskinan ini yaitu kelompok yang paling miskin, kelompok miskin, kelompok rentan, menurut saya tidak salah atas upaya-upaya pemerintah dalam bantuan untuk rakyat miskin ini, namun perlu adanya penegasan untuk masyarakat-masyarakat yang berpandangan individualime, agar Indonesia tidak lagi menjadi Negara yang miskin namun masyarakat yang bersemangat dalam bekerja. Dalam masalah ini tergantung dari individunya dan kemauan yang niat agar tidak terpuruk dalam kemiskinan terus menerus.

Pendekatan dan strategi sudah sangat benar dan bersifat positif karena pada dasarnya semua dilihat dari penyebabnya dan sumber-sumbernya dalam hal tersebut bisa dikembangkan menjadi pemberian pelayanan dan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh panitia sosial, selanjutnya program jaminan, perlindungan dan asuransi kesejahteraan sosial. Kedua, dilihat dari sisi konteks situasinya, strategi pekerjaan sosial berpijak pada prinsip-prinsip individualisation dan self.determinim yang melihat simiskin secara individual yang memiliki masalah dan kemampuan unik

http://www.merdeka.com/uang/jk-akui-mengurangi-kemiskinan-jadi-tantangan-terbesar.html

PENDIDIKAN EKONOMI

http://www.unej.ac.id

Program studi Pendidikan ekonomi merupakan program studi Kependidikan yang memiliki 3 (tiga) Konsentrasi yaitu Pendidikan Ekonomi Koperasi, Pendidikan Administrasi Perkantoran dan Pendidikan Akuntansi. Dengan program studi ini kita dapat berbicara efektif dalam dunia bisnis , selain dalam bisnis, kita dapat belajar untuk mengembangkan sikap dan jiwa kewirausahaan. Fakultas keguruan dan  ilmu pendidikan ini mengajarkan kita untuk menjadi guru yang baik, guru yang bermutu serta dapat mengembangkan kecerdasan anak. program studi Kependidikan yang memiliki 3 (tiga) Konsentrasi yaitu Pendidikan Ekonomi Koperasi, Pendidikan Administrasi Perkantoran dan Pendidikan Akuntansi. Program studi ini telah lama dibina oleh Fakultas Ekonomi. Program studi telah diakreditasi dengan nilai B.

Program studi pendidikan ini memiliki tujuan khusus dan tujuan umum, tujuan umum sebagai berikut , Menghasilkan lulusan (pendidik) yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, Islami, berwawasan ilmiah, kompetitif, mandiri dan bermanfaat bagi masyarakat, sehingga mampu memberikan sumbangan optimal dalam pembentukan karakter bangsa. Serta dalam tujuan khususnya yaitu Menghasilkan pendidik yang memiliki kemampuan dalam : Menjalankan kewajibannya sebagai guru yang Islami, berkepribadian, menjasi tauladan bagi peserta didik dan masyarakat, Melaksanakan tugas sebagai guru ekonomi yang menguasai materi ajar dan mampu mengelola pembelajaran yang bermakna, kritis, kreatif dan inovatif, Melakukan kegiatan di luar bidangkeguruan , seperti perkoperasia, di BUMN, perusahaan swasta, PNS, dan berwirausaha, Mengembangkan kelimuan untuk kepemtingan pembelajaran dan penelitian, Menyosialisasikan ilmu pengetahuan untuk pekepentingan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Selain kita mempunyai bekal dalam menjadi guru dan mencerdaskan anak bangsa, kita juga dibekali mempunyai jiwa kwirausahaan.

Dalam program studi pendidikan ekonomi ini,mahasiswa akan dibentuk menjadi guru ekonomi, Seorang guru ekonomi selain harus menguasai materi bidang studi ekonomi (kemampuan akademis), juga harus memiliki keterampilan profesi sebagai pendidik (kemampuan profesi). Kedua hal ini merupakan keharusan agar ia menjadi guru yang profesional, sehingga dalam setiap pembelajaran yang dilakukannya efektif dan optimal. Apalagi diberlakukannya kurikulum 2013,  menuntut guru kreatif dan inovatif menciptakan kondisi yang kondusif sehingga peserta didik dapat mengembangkan kreativitasnya. Guru yang diharapkan adalah guru yang menguasai dan memahami materi pelajaran , menyukai materi ajar yang menjadi tugasnya dan menyukai pekerjaan mengajar sebagai suatu profesi, memahami peserta didik harus lebih aktif di dalam kelas, selalu mengikuti perkembangan pengetahuan mutakhir, selalu mempersiapkan proses pembelajaran, serta mendorong peserta didiknya untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Dala system pembelajaran ini , kita ditekankan dalam pengantar ilmu pendidikan, pengantar peserta didik, yang dalam pembelajarannya terdapat perkembangan anak, kebutuhan sosiologi, dan metal anak, karena pada dasarnya kita mempelajari lmu pendidikan.

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan program studi pendidikan pada tahun ini meningkat, dan kebanyakan perbandingan dari perempuan dan laki-laki perbedaannya sangat jauh, karena maha siswa tahun ini dari 92 mahasiswa terdapat laki-laki 15 orang. Namun sungguh menarik ketika masuk di fakultas keguruan dan ilmu pendidikan ini, meskipun waktu SMA bukan jurusan saya untuk mengambil jurusan ini , namun dengan mudah nya saya bisa duduk disini karena dengan kepercayaan dan keyakinan bahwa saya akan menjadi guru yang  mampu mencerdaskan anak bangsa, dengan begitu saya akan lebih semangat untuk belajar disini, begitupun dengan motivasi-motivasi yang semacam itu, dalam pendidikan ini ita diajarkan menjadi maka nantinya kita harus bisa mendidik anak atau siswa, seorang siswa  dikatakan telah belajar jika adanya perubahan tingkah laku pada siswa tersebut, yaitu perubahan tingkah laku yang menetap. Dengan demikian dapat dikaitkan bahwa perubahan tingkah laku pada siswa tersebut merupakan hasil belajar. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan Sudjana bahwa: “ Hasil belajar adalah pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku”.

Abdulrahman menyebutkan bahwa hasil belajar adalah “kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar yang terprogram dan terkontrol yang disebut kegiatan pembelajaran dan tujuan belajar yang ditetapkan terlebih dahulu oleh guru”.

Kingsley membagi tiga macam hasil belajar, yakni “ (a) keterampilan dan kebiasaan, (b) pengetahuan dan pengertian, (c) sikap dan cita-cita”. Sedangkan Gagnemembagi lima kategori hasil belajar, yakni ”(a) informasi verbal, (b) keterampilan intelektual, (c) strategi

kognitf, (d) sikap, dan (e) keterampilan motoris.” Masing-masing jenis hasil belajar dapat diisi dengan bahan yang telah ditetapkan dalam kurikulum.

Proses belajar dan hasil belajar adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Proses belajar mengajar yang terjadi dikelas akan sangat menentukan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran yang diberikan guru. Dengan demikian hasil belajar disimpulkan sebagai bentuk kemampuan – kemampuan yang diperoleh siswa secara keseluruhan dari suatu proses pembelajaran setelah melalui kegiatan belajar.

Ekonomi dalam arti sempit diartikan sebagai suatu ilmu sosial yang mempelajari gejala kehidupan manusia secara ilmiah.

Para Ahli mendefenisikan Ekonomi adalah sistem  aktivitas manusia  yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi barang dan jasa. Kata ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani yaitu “oikos” berati rumah tangga dan “Nomos” berarti aturan, dan secara garis besar  diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Ekonomi adalah suatu ilmu sosial yang mempelajari bagaimana manusia sebagai individu dan kelompok, berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhannya dalam usaha mencapai kemakmuran. Dengan demikian hasil belajar Ekonomi adalah usaha yang dicapai seseorang melalui proses belajar Ekonomi untuk mencapai hasil dalam bentuk tingkah laku yang baru.

                Pendidikan ekonomi ini juga banyak membahas tentang masalah SIDIKNAS dalam pembahasannya Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Dasar Sistem Pendidikan Nasional

Adanya tuntutan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 3 yang berbunyi “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”, maka diberlakukan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidikan ekonomi pada dasarnya merupakan suatu bidang kajian atau pembelajaran tentang bagaimana menyiapkan individu manusia sebagai pelaku ekonomi yang memiliki wawasan dan sikap (melek) ekonomi, sesuai tuntutan perkembangan jamannya. Dengan demikian, lulusan program ini diharapkan tidak hanya dapat menjadi pendidik ekonomi di berbagai jenjang pendidikan, tetapi juga di berbagai lembaga yang bertugas mengelola, meneliti, serta mengembangkan pendidikan ekonomi. Program Studi Pendidikan Ekonomi merupakan salah satu program studi yang terbaik, memiliki daya saing dan menjadi sebuah organisasi belajar (Learning Organization) yang unggul baik di lingkungan Universitas Negeri Jember maupun diantara program studi di luar Universitas Negeri Jember.